You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Anas Instruksikan Lurah Aktif Pantau Kasus DBD
photo Doc - Beritajakarta.id

Lurah Diminta Aktif Pantau Kasus DBD

Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi, menginstruksikan lurah untuk aktif memantau kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayahnya serta gencar mensosialisasikan upaya penanggulangan. 

Hasil laporan sebanyak 41 kasus DBD terjadi di Jakarta Barat.

Dari lima wilayah kota, ungkap Anas, Jakarta Barat saat ini masuk wilayah tertinggi kasus DBD. Karena itu, dia meminta lurah lebih intensif memberdayakan masyarakat agar ikut aktif melakukan pencegahan.  

Pemeriksaan Jentik di Bangunan Kosong Harus Dilakukan

"Hasil laporan sebanyak 41 kasus DBD terjadi di Jakarta Barat. Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng masih tertinggi sebanyak 11 kasus dan Kelurahan Wijaya Kusuma sebanyak 9 kasus," kata Anas Efendi, Rabu (7/2). 

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Weningtyas Purnomo menjelaskan, selama periode Januari hingga 5 Februari tercatat sebanyak  41 kasus DBD terjadi di Jakarta Barat. 

"Dari delapan kecamatan di Jakarta Barat, hanya Taman Sari dan Tambora yang belum ditemukan kasus DBD," jelasnya. 

Ia menambahkan, wilayah yang memiliki kasus DBD terbanyak diharapkan segera mengaktifkan peran Jumantik serta mengajak warga untuk memeriksa jentik nyamuk di rumah masing-masing. 

"Bagi rumah yang ditemukan adanya jentik nyamuk, kami akan berikan sanksi admisnitrasi berupa penanaman pohon serta larvalisasi serta  memberikan bubuk abate," tandasnya.  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1172 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati